Menyikapi demonstrasi tersebut Gubernur Lampung Mirza, didampingi Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol. Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal. Kristomei Sianturi menyambut ribuan massa aksi massa dengan duduk bersila bersama yang memadati area gerbang kantor DPRD-Pemprov Lampung, Senin (1/9/2025)
Gubernur Mirza dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir, untuk menyuarakan keresahannya.
"Terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh instrumen masyarakat Lampung yang hadir hari ini. Kalian telah membuktikan bahwa kita cinta dengan daerah kita, cinta dengan masyarakat kita,” ucap Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza mengatakan , pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Tuntutan dan aspirasi tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemprov Lampung untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar bisa segera dilaksanakan.
“Aspirasi yang disampaikan ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi adik-adik kepada Pemerintah Pusat,” katanya.
Gubernur Mirza juga berpesan agar para demonstran menjaga kondusivitas Lampung. Dia berterima kasih karena aksi berjalan tertib dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
“Mari kita bersama menjaga Provinsi Lampung dari hari ini, besok, sampai masa depan. Karena kalianlah masa depan Provinsi Lampung,” pesannya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Giri Akbar mengatakan, pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Apa yang menjadi aspirasi kita yang telah disampaikan bisa diterima dan dilaksanakan,” ujarnya.
Berikut 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta melakukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut ribuan massa yang memadati area gerbang kantor DPRD-Pemprov Lampung, Senin (1/9/2025)
Gubernur Lampung Mirza didampingi Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi duduk bersila bersama massa aksi.
Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk menyuarakan keresahannya.
Terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh instrumen masyarakat Lampung yang hadir hari ini. Kalian telah membuktikan bahwa kita cinta dengan daerah kita, cinta dengan masyarakat kita,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menambahkan, pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Tuntutan dan aspirasi tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemprov Lampung untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar bisa segera dilaksanakan.
“Ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi adik-adik kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Gubernur Mirza berpesan agar para demonstran menjaga kondusivitas Lampung. Ia berterima kasih karena aksi berjalan tertib dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
“Tolong jaga Provinsi Lampung dari hari ini, besok, sampai masa depan. Karena kalianlah masa depan Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Giri Akbar mengatakan pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” katanya.
Berikut 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta melakukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC). (R)
