Lampung Tengah, NR- Bupati Lampung Tengah H. Musa Ahmad, S.Sos., M.M. didampingi Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Gusmara Jaya, MT., Kepala BAPPEDA Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., dan jajaran melakukan audiensi dan pemaparan di ruang rapat Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Jumat 03/03/23. Dalam audensi tersebut Kepala BAPPEDA Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., beserta Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Gusmara Jaya menggambarkan kondisi geografi Lampung Tengah, dengan luas wilayah Lampung Tengah yang begitu besar. Lampung Tengah menjadi salah satu kabupaten terbesar, pemasok padi di Provinsi Lampung. Ketika panen padi serta ubi kayu, transportasi untuk mengangkut terkendala dalam infrastruktur jalan. “Kami sangat berharap agar pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah segera terselesaikan dengan melihat kondisi infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai”, Jelasnya.. 
Sementara dalam kesempatan itu juga, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, S.Sos., MM., juga melakukan koordinasi terkait usulan rencana pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan. “Ada 3 proposal yang kita sampaikan kepada Kementrian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Melalui Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian (PUPR) yaitu, Usulan Rencana Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Usulan pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan usulan rencana pembangunan jembatan konvensional Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kami berharap usulan rencana ini dapat diterima dan segera terealisasikan”, terang Bupati.
Sementara itu Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian (PUPR) Krisno Yuwono, menyambut baik kedatangan Bupati Lampung Tengah berserta jajarannya. Yang mana masukan dan saran akan segera disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Kepala PFID Krisno Yuwono juga menjelaskan, bahwa harus melihat target perencanaanya dan melakukan survei kondisi jalan secepatnya. Kemudian dilakukan update terbaru, dikarnakan untuk tahun 2023 ini, kita menggunakan sistem koridor. Untuk memastikan bahwa pusat-pusat produksi, pemasaran, perpindahan modal dan sebagainya harus sesuai dengan kebutuhan. “Agar cepat sampai konektifitasnya harus dapat usulan dari Pemerintah Daerah atau DPR”. Ujarnya. Dan kami akan melakukan pendampingan serta memberikan fasilitas kepada daerah daerah, yang telah menyampaikan usulan-usulan pembangunannya tersebut," Imbuhnya. (Ag)
