Sekertaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Drs. Hendra Jamal, M.Si.,/Bupati Musa Ahmad, S.Sos.
Lampung Tengah, NR- Tim Verfikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak hadir di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu, Juni 2022. Kehadiran tim dari Kementerian PPPA RI, yang dipimpin Sekertaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Drs. Hendra Jamal, M.Si., langsung di terima oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Musa Ahmad, S.Sos., mengatakan verifikasi dari tim penilai KLA ini merupakan program dari Pemerintah Pusat. Yang sangat komprehensif untuk Pemerintah Daerah.
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, S.Sos.
Program ini memberikan inovasi terhadap tumbuh dan kembangnya anak didaerah, sehingga akan melahirkan anak dengan pribadi dan mental yang tangguh dan memiliki daya saing. Dirinya berharap, dengan kegiatan ini dapat menjadi pendorong bagi Dinas terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta lebih aktif mengembangkan program-program inovatif dengan melibatkan stake holders terkait.
Sebagai modal dasar yang dapat di kembangkan menjadi sebuah potensi pengembangan pembangunan Kabupaten Layak Anak didaerahnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Drs. Hendra Jamal, M.Si., mengatakan kegiatan verifikasi ini bukanlah sebuah ajang perlombaan untuk menilai suatu Kabupaten/Kota.
Namun menurutnya, kegiatan verifikasi ini adalah alat ukur untuk melihat keberhasilan sebuah Kabupaten/Kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan Perlindungan khusus anak.Ditambahkannya, ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan kabupaten layak anak ini.
Salah satunya, bagaimana mendorong peran orangtua dalam menjaga anak-anak mereka termasuk menyiapkan menu makanan yang sehat dan bergizi. Serta menjamin pemenuhan pendidikan anak. "Verifikasi ini adalah alat mengukur dan untuk melihat keberhasilan sebuah Kabupaten/Kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan Perlindungan khusus anak,"jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir Dinas PPPA Provinsi Lampung, Ketua TP. PKK, serta Kepala perangkat daerah terkait. (Ag)